Mentalitas Presiden

by : Ubaydillah, AN (www.e-psikologi.com)

Bayangkan kalau anda saat ini sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang dirasakan belum pulih dari krisis, maka andalan yang bisa menopang adalah devisa luar negeri yang didapatkan dari sektor pariwisata. Tak lama berjalan, peristiwa pengeboman dan ancaman keamanan lain yang mengganggu membuat sektor andalan ini pun akhirnya terganggu. Andalan penopang berikutnya adalah sektor pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Itupun tak berjalan lama karena tiba-tiba kawasan Timur Tengah yang selama ini paling banyak mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia dilanda perang. Masih bisa tenang karena negara lain yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia diperkirakan cukup untuk bertahan sampai perang usai. Namun ternyata virus flu burung datang melanda sejumlah negara yang diandalkan itu. Jadi ?

Tentu sudah bisa dibayangkan reaksi penolakan masyarakat kalau misalnya selaku presiden atau wakil presiden tidak bertanggung jawab atas jumlah kesempatan kerja di sektor pariwisata yang drastis turun di Bali, karena yang meledakkan Bom bukan aparat pemerintah atas instruksi presiden. Silahkan para calon TKI mengurusi dirinya masing-masing karena yang berperang bukan pemerintah RI tetapi Bush dan Saddam. Dan carilah doa yang cocok atas virus flu burung.

Lalu apa sebenarnya kunci sukses seorang presiden untuk bisa keluar dari masalah yang sangat kompleks seperti tersebut diatas? Jika ditelaah lebih lanjut maka kunci suksesnya terletak pada kualitas mental seorang presiden. Pertanyaan berikutnya adalah dari manakah kualitas mental itu bisa dipelajari?

Mengambil Tanggungjawab Negeri

Ilustrasi di atas rasanya cukup untuk mengatakan bahwa kunci mendapatkan reward sebagai seorang presiden adalah terletak pada kualitas mental. Meskipun secara politik jabatan presiden hanya diduduki oleh segelintir orang dalam kurun waktu lima tahun atau lebih, tetapi secara alamiah semua manusia telah menjadi "presiden" bagi negeri-dirinya. Persoalan yang timbul kemudian, mengapa tidak semua orang mendapat reward sebagai presiden dari negerinya? Dapat ditebak, karena mentalitas untuk mempertanggungjawabkan persoalan negeri diserahkan kepada presiden negeri lain.

Jabatan presiden secara politik dan alamiah menuntut tanggung jawab persoalan negeri tidak sekedar "from enjoyment to enjoyment" tetapi ketika berupa tanggung jawab maka enak dan tidak enak haruslah dijadikan santapan pertama untuk ditelah. Dari penjabaran imajinatif di atas, persoalan yang menjadi tanggung jawab presiden bukan semata persoalan yang diakibatkan oleh pengabaian birokrasi yang bobrok di dalam negeri tetapi persoalan yang sifatnya efek samping dari persoalan yang dibuat oleh orang lain di negerinya ketika efek samping itu sudah punya pengaruh riil terhadap kehidupan di dalam negeri. Mentalitas presiden seperti yang dikatakan Covey adalah menentukan reaksi yang cocok atas efek yang ditimbulkan oleh lingkungan dan orang lain. "Our ultimate freedom is the right and power to decide how anybody or anything outside ourselves will affect us."

Atas tanggung jawab yang besar itu, seorang presiden dituntut memiliki keahlian untuk mengalokasi resources mengingat watak persoalan yang bisa muncul dari negeri lain terkadang seperti kata Shakespeare bahwa persoalan amat sangat jarang muncul secara sendirian melainkan menyerbu dari segala penjuru. Selain itu persoalan seringkali muncul dalam kondisi di mana anda belum benar-benar siap menerimanya. Bisa jadi penyebab persoalan sudah ditemukan tetapi bentuk solusi yang dibutuhkan belum ditemukan. Kalau bentuk solusi ditemukan mungkin saja cara untuk menuju solusi masih gaib. Begitu penyebab, solusi dan cara sudah didapatkan barangkali yang muncul adalah teka-teki pilihan yang juga tidak bisa dibilang gampang. Persoalan situasional demikian memang hanya terjadi dalam siklus tertentu yang juga menjadi bagian dari hidup ini.

Living with PANCASILA

Baik jabatan politis atau mentalitas, seorang presiden sudah dibuatkan acuan bagaimana solusi persoalan negeri dapat diciptakan. Salah satu acuan yang dapat dijadikan materi pembelajaran diri adalah rumusan Pancasila yang antara lain sudah berisi ajaran tentang:

1. Meletakkan Tuhan

Tuhan adalah nilai-nilai keluhuran di langit, sumber kekuatan tak terbatas, dan kontrol keseimbangan hidup yang secara mekanisme-tekhnis telah diatur oleh semua agama baik samawi atau ardhi. Bertuhan dengan demikian menjadi kebutuhan naluriah semua manusia sampai pun ketika manusia menolak untuk mengakui, kebutuhan itu akan tetap muncul pada titik di mana manusia tidak bisa menahan. Orang yang tidak merasa dirinya punya pegangan nilai-nilai ketuhanan, merasa tidak mendapat perlindungan, merasa tidak dikontrol oleh nilai-nilai itu maka secara psikologis akan mudah goyah atau gampang menciptakan deviasi penyimpangan perilaku yang menyebabkan kerusakan bagi dirinya, orang lain dan alam.

2. Kemanusiaan

Persoalan dalam negeri tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan tak terbatas Tuhan yang masih di langit melainkan perlu proses bagaimana mengejawentahkan nilai dan kekuatan itu di dalam diri berdasarkan hukum bumi. Bagian mendasar hukum bumi untuk menyelesaikan persoalan adalah menjalin hubungan kemanusiaan secara adil: win-win position, sikap assertive dan beradab: kredibilitas moral dan perlakuan rasional-humanistik. Hubungan kemanusian yang adil dan beradab adalah cadangan ketika kita menghadapi persoalan yang secara matematis tidak bisa dilumpuhkan oleh keterbatasan yang kita miliki. Persoalan itu baru akan selesai ketika anda punya jalinan hubungan dengan manusia lain yang kekuatannya cukup.

3. Persatuan

Persatuan adalah upaya menciptakan kreasi kekuatan ketiga yang lebih kokoh untuk menghadapi persoalan hidup. Ide pokok persatuan bukan bagaimana menyatukan sesuatu yang sudah sama tetapi menyatukan hal yang berbeda mulai dari tingkat internal dan eksternal. Di tingkat internal persatuan adalah mengerahkan sekian kekuatan yang secara alamiah berbeda fungsinya untuk menggempur tantangan internal seperti ragu-ragu, pikiran negatif, sikap mental yang dihegemoni rasa tak berdaya, malas, dan lain-lain. Di tingkat eksternal, seluruh kreasi ketiga baik dalam bentuk barang atau jasa dihasilkan dari persatuan kekuatan yang berbeda dengan sentuhan ide kreatif. Semakin banyak wilayah yang dapat kita satukan berarti semakin besar kekuatan yang kita miliki untuk mennyelesaikan masalah.

4. Kerakyatan

Agar kreasi kita tidak menjadi bencana yang berarti awal dari problem maka dibutuhkan ketaatan terhadap kaidah kepemimpinan yang merujuk pada kehikmahan dan kebijaksanaan. Hikmah adalah penemuan makna hidup dan kebijaksanaan adalah kematangan yang mempertimbangkan posisi orang lain dan alam menurut kepentingan kemaslahatan. Keduanya merupakan manifestasi dari persatuan kekuatan, hubungan kemanusian dan hubungan ketuhanan. Kepemiminan presiden yang merujuk pada kebenaran sendiri jelas akan menyengsarakan rakyat di dalam negeri dan orang lain. Dengan kesengsaraan yang ditimbulkan maka sangat mungkin presiden perlu dilengserkan oleh kekuatan lain. Kalau kita sering menggunakan kebenaran sendiri tidak berarti akan menambah kekuatan justru bisa jadi akan membuka peluang untuk dilengserkan oleh diri kita dan orang lain.

5. Keadilan

Lawan dari keadilan adalah kezaliman yang berarti meletakkan sesuatu secara terlalu berlebihan sehingga merugikan sesuatu yang lain. Kebutuhan naluriah bertuhan harus diletakkan secara adil dengan kebutuhan alamiah untuk menjalin hubungan kemanusiaan. Kebutuhan alamiah untuk menjalin hubungan kemanusiaan harus diletakkan secara adil dengan kebutuhan ilmiah untuk mengasah kekuatan internal dan eksternal secara bersatu dan begitu sebaliknya. Tanpa ikatan yang meletakkan sesuatu secara adil, sangat jauh dari kemungkinan untuk menciptakan persatuan atau kepemimpinan hidup secara hikmah dan bijaksana. Dalam kondisi demikian mungkin sekali persoalan datang seperti pasukan dan tanggung jawab untuk merebut solusi diterima dengan cara membiarkan sebab tidak ada cadangan untuk menyelesaikan.

Ajaran Pancasila yang sebenarnya sudah mengandung dorongan untuk mengasah kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spritual, kalau dipikir lebih dalam, ternyata tidak cukup diterima hanya untuk dihafalkan tetapi menuntut komitmen "Living with" yang secara tidak langsung menuntut pembelajaran diri seperti bayi melangkah (baby-step learning model). Semoga hal ini menjadi renungan bagi kita semua.

Modal Sosial

1.Latar Belakang Masalah

Penganggguran terus bertambah. Kemiskinan semakin sulit dikendalikan. Kriminalitas semakin meningkat dimana-mana. Francis Fukuyuma (1999) dengan meyakinkan beragumentasi bahwa Modal Sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial sebagai sine qua non bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Unsur penting dari “social contract” ini antara lain apa yang mereka sebut sebagai karakteristik jaringan sosial, pola-pola imbal balik, dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti apa yang dilakukan oleh Marx dan Engles dengan konsep keterikatan yang memiliki solidaritas (bounded solidarity) yang menggambarkan tentang kemungkinan munculnya pola hubungan dan kerjasama yang kuat, ketika suatu kelompok berada dalam tekanan negara atau kelompok lainnya.

2. Konsep Modern Tentang Modal Sosial

Modal Sosial menjadi fokus diskusi dan penelitian serta pengembangannya dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama sekali banyak diilhami oleh karya-karya Robert D Putnam seperti; Making Democracy Work: Civic Transition in Modern Italy, 1993, dan Bowling Alone: America’s Declining Social Capital,1995. Begitu juga dengan Francis Fukuyama dengan karyanya The End of History and The Last Man, 1992; Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity, 1995; The Great Disruption, Human Nature and The Reconciliation of Human Order, 1999; Social Capital and Civil Society, 1999; Social Capital and Development: The Coming .- 2002, dan beberapa karyanya yang lain. Pierre Bordieu (1983, 1986) dengan sosial teorinya. James Coleman yang mengkhususkan bahasannya pada dimensi Modal Sosial dan pendidikan (1998), dan masih banyak lagi para pemikir Modal Sosial yang lainnya.

3.Definisi Capital Social

Modal Sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (resources) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan di investasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu Modal Manusia (human capital). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti yang dikenal sebagai kebajikan sosial (social virtue). Perbedaan keduanya terletak pada dimensi jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan berpengaruh jika di dalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling berhubungan yang besifat imbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial. Robert D Putnam (2000) memberikan proposisi bahwa suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi, tetapi hidup secara sosial terisolasi akan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat Modal Sosial yang rendah.

Randall Collin (1981) melakukan kajian tentang apa yang dia sebut sebagai phenomena mikro dan interaksi sosial yaitu norma dan jaringan (the norms and networks) yang sangat berpengaruh pada kehidupan organisasi sosial. Norma yang terbentuk dan berulangnya pola pergaulan keseharian akan menciptakan aturan aturan tersendiri dalam suatu masyarakat.Aturan yang terbentuk tersebut kemudian akan menjadi dasar yang kuat dalam setiap proses transaksi sosial, dan akan sangat membantu menjadikan berbagai urusan sosial lebih efisien. Ketika norma ini kemudian menjadi norma asosiasi atau norma kelompok, akan sangat banyak manfaatnya dan menguntungkan kehidupan institusi sosial tersebut. Kekuatan-kekuatan sosial dalam melakukan interaksi antar kelompok akan terbentuk. Pada akhirnya mempermudah upaya mencapai kemajuan bersama.Bank Dunia (1999) mendefinisikan Modal Sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan- hubungan yang tercipta, dan norma norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.Cohen dan Prusak (2001) memberikan pengertian bahwa Modal Sosial sebagai stok dan hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleb kepercayaan (trust) kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif

4. Unsur Pokok Modal Sosial

1. Partisipasi Dalam Suatu JaringanSalah satu kunci keberhasilan membangun Modal Sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom) dan keadaban (civility). Kemampuan anggota anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

2. ResiprocityModal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Dalam konsep Islam, semangat semacam ini disebut sebagai keikhlasan. Semangat untuk membantu bagi keuntungan orang lain. Imbalannya tidak diharapkan seketika dan tanpa batas waktu tertentu. Pada masyarakat, dan pada kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, yang di dalamnya memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat Keuntungan lain, masyarakat tersebut akan lebih mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial dan fisik mereka secara rnengagumkan.

3. Trust Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak. yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Robert D Putnam, 1993, 1995, dan 2002). Dalam pandangan Fukuyama (1995, 2002), trust adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan Modal Sosial.

4. Norma SosialNorma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota rnasyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

5. Nilai-Nilai Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat.

6. Tindakan ProaktifSalah satu unsur penting Modal Sosial adalah keinginan yang kuat dan anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Ide dasar dan premise ini, bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dan sisi material tapi juga kekayaan hubungan hubungan sosial, dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama-sama. Mereka cenderung tidak menyukai bantuan bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih banyak melayani secara proaktif.

2.2. Modal Sosial yang Menjembatani (Bridging Social Capital)Bentuk Modal Sosial ini atau biasa juga disebut bentuk modern dan suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada Prinsip Universalisme tentang persamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan dan kemanusiaan, terbuka dan mandiri. Prinsip pertama yaitu persamaan bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok memiliki hak hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dan setiap anggota kelompok..Kedua, adalah kebebasan, bahwasanya setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Ketiga, adalah kemajemukan dan humanitarian. Bahwasanya nilai nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok atau suatu melalui masyarakat tertentu.

By : Teguh Iman Prasetya

Membumikan Nilai Kepahlawanan

Setiap masyarakat negara punya pahlawannya sendiri yang sangat berjasa bagi peletak dasar dan pelopor bagi berdirinya negara itu. Setiap masa juga punya pahlawannya sendiri sesuai dengan perkembangan jaman, kebutuhan, pemikiran, dan pembaharuan. Namun masa kini tak dapat dipisahkan dengan masa lalu, karena apa yang kita dapatkan dan kita capai pada masa kini adalah akibat dari hasil pilihan, keputusan, dan perjuangan para pendahulu yang kita sebut dengan pahlawan tersebut.

Diperlukan pahlawan-pahlawan masa kini yang kontekstual, peka dan tanggap lingkungan, bekerja keras dan manusiawi untuk menangani berbagai permasalahan bangsa. Manusia- manusia yang tidak menyerahkan diri pada nasib, pihak atau keadaan yang tak dapat diubah, namun mampu mencukupkan kekurangan dan menambahkan kemampuan yang kemudian menjadi kelebihannya.

Perkembangbiakan dan pelestarian ketidaktahuan dan ketidakpahaman akan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kepahlawanan pada umat manusia, akan tumbuh dan berkembang pesat dengan lebih cepat daripada laju pertambahan jumlah manusia itu sendiri. Ini terjadi jika ada pengabaian, pembiaran dan tiadanya usaha sungguh-sungguh yang konkrit pada level masyarakat luas sehari-hari.

Oleh karena itu, budaya massal akan dengan cepat dimonopoli oleh pandangan tertentu, yaitu individualisme, konsumerisme, hedonisme, serba instan dan eksploitatif buta. Maka hidup pun akan terasa semakin dangkal tak bermakna. Semuanya dihitung dengan hitungan untung rugi ekonomi yang salah kaprah. Kesenjangan menjadi semakin dalam. Kepercayaan antarmanusia semakin sirna. Tanggung jawab, kejujuran, kenyamanan komunikasi, keramahan dan keamanan menjadi barang langka. Hal ini akan berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi, karena harus pula memikirkan biaya jaminan keamanan, karena hilangnya rasa saling percaya dalam bermasyarakat tadi. Inilah dampak dari nilai-nilai dan konsep kepahlawanan, sikap ksatria, dan perwira yang semakin ditinggalkan. Kalau pun masih, hanya berhenti pada tataran wacana, tidak diwujudkan dalam peri kehidupan sehari-hari.

Kita juga tidak boleh terjebak dlam romantisme simbol, baju dan bentuk luar. Sampai pada pemujaan dan kultus individu yang berlebihan pada para pahlawan kita. Penyakralan, pengagamaan dan pengkultusan itulah, maka nilai-nilai kepahlawanan tidak memanusia, tidak membumi, dan tidak mengaktualisasi sesuai konteks kekinian. Nilai-nilai kepahlawanan ditempatkan pada tempat yang seolah maha tinggi, sehingga wajib mewujudkan dan melaksanakan seolah hanya subyektif pada para pahlawan di masa lalu dan sekarang diteruskan oleh keturunan dan keluarganya. Juga seolah hanya boleh dilaksanakan oleh orang-orang terpelajar, tokoh masyarakat, negarawan dan kalangan militer. Tidak sampai ke tingkat rakyat ‘kebanyakan’. Jadi seolah hanya menjadi milik atau hak sebagian orang, bukan milik seluruh rakyat. Rakyat hanya ditempatkan sebagai obyek, penikmat semu, penonton, pengamat, dan keranjang yang dijejali doktrin yang disakralisasi dengan tafsir tunggal yang diciptakan penguasa. Sehingga membuat rakyat menjadi bungkam, tidak punya sikap, pola pikir, pertimbangan, pilihan serta berkeputusan secara mandiri. Akibatnya mereka hanya menjadi pendukung dan pengekor buta yang tidak tahu akan dikemanakan, karena arah hidupnya sudah ditentukan oleh para patron yang berkuasa namun tidak bertanggung jawab. Di sinilah bukti bahwa feodalisme di negeri kita masih subur, walaupun telah berganti bentuk dan baju.

Nilai-nilai itu diperlakukan secara kaku, sehingga minim usaha untuk mengartikan ulang, membaharui sesuai konteks, merevitalisasikannya demi generasi sekarang dan masa datang. Dengan demikian nilai kepahlawanan hanya sampai pada tahap hafalan, sehingga tidak sampai ke pikiran, mengendapkan di hati, membatinkan di jiwa dan diwujudkan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

Dengan konteks di atas, bangsa Indonesia secara sadar ataupun tidak telah mengingkari pengorbanan, jasa dan cita-cita luhur para pahlawannya. Tak heran jika bangsa ini tak kunjung bangkit dari krisis. Miskin pemimpin yang berkualitas, jujur, pekerja keras dan bermartabat. Miskin pelopor dan pembaharu yang berani mendorong menuju perubahan dan perbaikan, mendobrak kebekuan dan kemandegan, serta menantang arus air kotor yang makin deras mengalir ke jurang keterpurukan. Tak aneh jika bangsa ini menjadi negara yang taat beragama secara formal, namun juga sangat lihai untuk berkorupsi, manipulasi, memeras, menguras dan menggilas yang lemah. Senang pada hasil besar yang instan tanpa bekerja keras, dengan terus bermalasan, tidak memberi pada yang tekun, jujur dan benar, suka jalan pintas, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, mabuk kemenangan semu di tengah jalan menuju kekalahan besar dalam proses yang belum selesai sama sekali. Tak heran pula jika sikap pengecut, penikmat semu dan pengkhianat terselubung sudah membudaya dalam sebagian besar rakyat kita. Sebagian diantaranya adalah perilaku lari dari tanggung jawab, tak mau menanggung akibat dan resiko, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri tanpa memikirkan dampak buruk bagi orang banyak, melemparkan akibat buruk pada orang lain, dan mencari alasan ataupun pihak pendukung/ pelindung supaya ada pembenaran atas kesalahan yang dilakukan.

Nilai-nilai kepahlawanan mengarahkan kita sebagai manusia untuk tidak terpaku pada tujuan jangka pendek demi nafsu dan perut. Namun jauh lebih dari itu, menuntut komitmen kita untuk bertanggung jawab sebagai manusia yang berjiwa luhur, punya harga diri, martabat dan hati nurani.

Maka diubahlah sistem dalam usaha menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan konteks masa kini. Mengubah paradigma lama, bahwa menghormati jasa pahlawan tidak berhenti pada menghafal nama, tanggal kelahiran dan kronologis peristiwa. Itu bukan titik habis, namun masih koma. Di belakang koma itulah perwujudan dan pelaksanaan yang membutuhkan komitmen, tanggung jawab, usaha dan keterlibatan bersama yang dilakukan sepanjang hayat. Pengejawantahan nilai-nilai kepahlawanan dalam unjuk kerja, belajar, perilaku, tata nilai, bersistem kehidupan secara berkelanjutan.

Masyarakat adalah tempat lahirnya nilai kepahlawanan, sekaligus tempat mempraktekkan nilai-nilai itu. Juga sebagai tempat perkembangbiakan nilai itu, baik secara kualitas, maupun kuantitas. Tempat membela kehidupan, kebenaran, keadilan dan kehormatan. Tempat memberikan informasi, menguji, mengevaluasi dan membaharui serta memperkuat nilai kepahlawanan. Negara lebih berperan sebagai fasilitator untuk mensosialisasikan, memperluas dan memperkuat sistem yang membumikan nilai kepahlawanan. Lembaga pendidikan adalah penggerak, terutama sebagai ‘gudang informasi’, tempat penggalian, pencarian dan penemuan kembali sejarah kepahlawanan bangsa yang masih terserak dan tersembunyi seantero Nusantara. Kemudian membangkitkan nilai-nilai kepahlawanan, mengkritisi tata bermasyarakat dan pemerintahan, dan gigih dalam mempelopori untuk memperjuangkan kebenaran.

Bangsa Indonesia harus pula menciptakan, melahirkan, memperbanyak dan membangkitkan kesadaran pahlawan-pahlawan masa kini yang masih mati suri. Pahlawan-pahlawan masa kini sebenarnya adalah rakyat itu sendiri, namun masih banyak yang masih belum terbangkitkan, baik karena sulit dan kurangnya akses, teladan, pendidikan, informasi, maupun kurangnya kemauan, usaha, kesadarannya sendiri. Sehingga bangsa ini bisa mengaktualisasikan diri, bebas namun bertanggung jawab, membangkitkan potensi diri, penuh nilai luhur akan kebenaran dan kemanusiaan, serta penghormatan martabat sebagai manusia baik pada diri sendiri maupun orang lain.

Pada hakikatnya setiap orang punya jiwa-jiwa kepahlawanan. Rakyat siapapun dia tanpa kecuali, punya martabat dan derajat yang sama, yang sama-sama berhak bahkan wajib mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan dan menjadi pahlawan-pahlawan masa kini. Apalagi tradisi besar bangsa kita di masa lalu yang melahirkan dan menghasilkan banyak sekali pahlawan di tengah tekanan, penderitaan dan keterbatasan.

Dalam kehidupan sehari-hari, minimal dengan bekerja secara keras, cerdas, jujur dan bermartabat, kita sudah mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan seketika itu juga. Ini jauh dari kesan sekenanya dan hanya sekedar basa-basi. Ini malah akan membawa dampak baik bagi kita, yaitu memelihara dan memperkuat jiwa kita, hati nurani, kepercayaan diri, karakter. Juga akan mewujudkan kemandirian, prestasi, kebebasan, kesejahteraan dan persaudaraan sejati.

Berbagai peristiwa yang terjadi di negeri kita, baik krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis kemanusiaan, bencana alam, maupun bencana akibat ulah manusia, kerusuhan, maupun berbagai hal dalam berbagai lini kehidupan manusia (politik, ekonomi, sosial, budaya ), seharusnya menjadi refleksi. Ya, refleksi bahwa ada yang salah pada cara berpikir, perilaku, berkeputusan dan bertindak kita. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kitalah yang melenceng jauh dari cita-cita para pahlawan. Pahlawan menjadi teladan supaya kita selalu renungkan dan membatinkan apakah cita-cita kita sesuai dengan cita-cita besar yang mereka dasarkan bagi kita? Bagaimana kita bertindak selama ini, dan bagaimana kita berencana sebagai pedoman tindakan di masa datang. Hal itu menuntut perhitungan yang matang dan detail.

Pahlawan dengan segala keteladanan dan nilai-nilai yang dijunjung dan dibelanya, bukanlah simbol pelengkap dan ide yang diam, pasif dan milik sebagian orang saja. Harus diubah pola pikir bahwa kepahlawanan hanya berhenti di makam-makam, museum, gedung atau tempat bersejarah, buku-buku dan foto-foto. Tapi pada hakikatnya teladan, nilai dan ide-ide luhur itu membutuhkan peran kita sebagai generasi penerus untuk mengejawantahkannya. Pahlawan tidak membutuhkan pujaan dan penghormatan berlebihan, tapi cita-citanyalah yang menyatukan mereka sebagai peletak dasar negeri dan masyarakat bangsa, dengan generasi sekarang dan masa datang dalam mewujudkan cita-cita itu.

Cita-cita pahlawan pada hakikatnya adalah manifestasi dari seluruh cita-cita luhur bangsa. Semangat, nilai-nilai, dan cita-cita yang mereka teladankan harus membuat kita semakin berani secara ksatria menghadapi tantangan dan masalah, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Semakin menghindar atau meminjam kekuatan dari luar, akan semakin menghancurkan dan mengasingkan kita dari kemanusiaan, kemasyarakatan, kebudayaan, dan kebangsaan kita sendiri. ***